AMBON – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memerintahkan pembangunan enam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) tambahan di Provinsi Maluku. Kebijakan ini merupakan bentuk respons terhadap permintaan masyarakat setempat yang disampaikan melalui Pemerintah Daerah guna memastikan kelancaran ketersediaan bahan bakar bagi kapal nelayan yang ingin melaut.
“Ada permohonan untuk penambahan SPBU untuk nelayan. Jadi 6 yang akan kita bangun lagi untuk SPBU untuk nelayan. Supaya saudara-saudara kita yang mata pencariannya nelayan bisa mendapatkan minyak dengan gampang, tidak terlalu susah,” ungkap Bahlil saat meninjau fasilitas Integrated Terminal (IT) Maluku milik PT Pertamina (Persero) di Kota Ambon, Sabtu (5/4/2025).
Rencana pembangunan enam SPBUN baru tersebut akan mencakup dua titik di Kabupaten Maluku Tengah, dua titik di Sumba Barat Daya, dan dua titik di Kota Ambon. Seluruh lokasi tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak Pertamina.
“Tadi Pak Bupati Maluku Tengah minta tambahan SPBU Nelayan, dan kita juga tadi sudah sepakati untuk menambah beberapa pompa bensin untuk nelayan. Dan dari Pertamina Patraniaga sudah oke ini semua. Itu janji saya lagi. Tapi tagihnya nanti tunggu beberapa bulan ya,” jelas Bahlil.
Bahlil menjabarkan bahwa alasan penambahan enam SPBUN di Provinsi Maluku karena dari luas wilayah sebesar 712.479 km2, sebanyak 92,4% atau 658.294 km2 adalah lautan, sedangkan luas daratan Provinsi Maluku hanya 54.185 km2 atau sebesar 7,6% dari total luas wilayahnya. Selain itu, Provinsi Maluku merupakan penghasil ikan laut terbesar kedua di Indonesia, berdasarkan portal data milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2023 lalu, Provinsi Maluku menghasilkan sebesar 513.048 ton produksi perikanan tangkap laut.
Saat ini, di Provinsi Maluku telah terdapat lima SPBUN milik PT Pertamina (Persero) yang tersebar di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Salah satu SPBUN yang telah beroperasi adalah SPBUN 88.97501 yang berlokasi di Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah.
SPBUN Tulehu melayani berbagai jenis bahan bakar, antara lain Biosolar, Dexlite, Pertalite, dan Pertamax. Konsumen utamanya adalah para nelayan pengguna kapal ketinting kecil atau longboat yang menggunakan Pertalite, serta kapal-kapal cumi dan tuna yang umumnya menggunakan Biosolar. Keberadaan SPBUN ini sangat membantu nelayan di wilayah tersebut untuk mendapatkan bahan bakar secara lebih mudah dan efisien.
Dengan penambahan enam titik baru, jumlah total SPBUN di Provinsi Maluku akan meningkat menjadi sebelas unit. Langkah ini diharapkan Pemerintah dapat memperkuat ketahanan energi lokal sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan perikanan.
Tambah Kuota Minyak Tanah
Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memenuhi komitmennya untuk menambah kuota minyak tanah bagi Provinsi Maluku. Komitmen tersebut sebelumnya disampaikan saat kunjungannya ke Ambon pada 18 Desember 2024 lalu dalam rangka peresmian penyalur BBM Satu Harga.
Bahlil menegaskan mulai triwulan II tahun 2025, Provinsi Maluku akan menerima tambahan kuota minyak tanah sebesar 3.000 kiloliter (KL). “Sudah akan jalan pada triwulan II ini, mulai April akan ada tambahan kuota 3.000 KL dari triwulan I (tahun 2025),” katanya usai mengecek kesiapan arus balik sektor ESDM periode Ramadan dan Idulfitri 2025 di Ambon, Sabtu (5/4/2025).
Bahlil menegaskan bahwa proses penambahan kuota membutuhkan waktu dan tidak bisa langsung direalisasikan dalam hitungan hari. “Saya mau sampaikan bahwa membuat kebijakan di negara ini tidak serta-merta hari ini kita ngomong, besok langsung jadi, itu membutuhkan proses,” jelasnya.
Komitmen ini muncul setelah Bahlil mengetahui langsung kondisi di lapangan. Saat kunjungan sebelumnya ke Ambon, ia baru menyadari bahwa masyarakat Maluku masih sangat bergantung pada minyak tanah, tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk transportasi.
“Tadi kita sudah minta ke BPH Migas untuk meningkatkan kuota minyak tanah. Nanti saya pulang baru kita pastikan berapa volume kuotanya yang akan kita tambahkan, itu harus dihitung terlebih dahulu,” ujar Bahlil saat itu.
Pada awal 2025, Provinsi Maluku telah menerima alokasi kuota minyak tanah sebesar 103.292 KL yang didistribusikan ke 11 kabupaten dan kota. Hingga 27 Maret 2025, realisasi penyalurannya baru mencapai 25.757 KL atau sekitar 24,9% dari total kuota.
Kota Ambon menjadi wilayah dengan alokasi terbesar, yaitu 29.545 KL, dengan realisasi sebesar 7.314 KL. Di kota Ambon, distribusi minyak tanah mayoritas dilakukan oleh AMT (Awak Mobil Tangki) yang berjumlah 8 penyalur. Peran AMT sangat penting, khususnya di wilayah yang belum memiliki SPBU Kompak atau SPBU Nelayan.
Selain Ambon, beberapa daerah seperti Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru Selatan menunjukkan realisasi tertinggi, dengan persentase penyaluran di atas 25% dari kuota masing-masing.
Melalui adanya tambahan kuota ini, Pemerintah berharap distribusi minyak tanah di Provinsi Maluku dapat semakin merata dan mencukupi kebutuhan masyarakat.(sn-22)
