Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan kesiapan untuk mendukung hilirisasi produk asal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini sejalan dengan program “One Village One Product” (OVOP) atau satu desa satu produk yang dirancang Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena.
Hal itu terungkap dalam pertemuan Kepala BPOM Taruna Ikrar dengan semua kepala daerah asal NTT yang dipimpin Gubernur Melkiades Laka Lena di Jakarta, Kamis (20/3/2025). Gubernur NTT juga menghadiri Pengukuhan UPT BPOM yang menegaskan sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pengawasan obat dan makanan.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan di daerah, BPOM telah menata ulang UPT di berbagai wilayah untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas pengawasan di seluruh Indonesia. Pengukuhan ini ditandai dengan penandatanganan simbolis secara digital Prasasti Pengukuhan UPT (Balai Besar POM di Kupang) oleh Kepala BPOM dan Gubernur NTT.
Pada tahun 2024, BPOM berhasil melakukan peningkatan klasifikasi untuk sejumlah UPT, di antaranya peningkatan klasifikasi 2 Balai POM (setingkat eselon III) menjadi Balai Besar POM (eselon II), yaitu Balai Besar POM di Kupang dan Gorontalo. Kemudian, peningkatan klasifikasi 11 Loka POM (setingkat eselon IV) menjadi Balai POM di Banyumas, Balikpapan, Indragiri Hulu, Dumai, Bima, Sanggau, Tulang Bawang, Tabalong, Ende, Tanjungbalai, dan Bau-Bau.
Dalam pertemuan dengan kepala daerah se-NTT, Kepala BPOM Taruna Ikrar membahas beberapa hal yang mrmungkinksn BPOM dengan Pemerintah Daerah NTT bergandeng tangan.
“Kaitannya dengan hilirisasi produk, ada ribuan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berasal dari NTT. Kami berkomitmen untuk mendukung pengembangan produk UMKM NTT tersebut,” kata Ikrar.
Selain itu, katanya, kolaborasi adalah untuk menggerakkan UPT di daerah NTT dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan keamanan pangan.
Gubernur Melkiades Laka Lena menyambut baik komitmen dukungan dari pihak BPOM, terutama dalam upaya mendorong peningkatan kapasitas UMKM lokal NTT. Gubernur Melki menjelaskan mengenai program One Village One Product. “Seluruh desa dan kelurahan di NTT didorong untuk memiliki 1 produk UMKM unggulan. Kalau satu produk unggulan bertemu dengan satu produk unggulan lain, ini bisa dilakukan hilirisasi untuk memberi nilai tambah produk,” jelasnya.
Untuk itu, jelas Gubernur, pihaknya akan dorong produk UMKM tersebut untuk memperoleh izin edar BPOM dan merambah ke pasar domestik. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan BPOM karena dengan demikian, ini akan menggerakkan roda ekonomi di daerah dengan sangat luar biasa,” kata Gubernur Melki.(sn-20)
