Jakarta-Presiden Joko Widodo mengatakan, masih banyak pelanggaran protokol (kesehatan) yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Misalnya, masih ada deklarasi bakal pasangan calon pilkada yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuan (orang) dan mengundang kerumunan, menghadirkan massa.
“Hal-hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita. Dan situasi tidak bisa dibiarkan, sekali lagi, tidak bisa dibiarkan. Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi (COVID-19) berakhir karena memang kita tidak tahu, negara manapun enggak tahu, kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Oleh karena itu, penyelenggaraan pilkada harus dilakukan dengan norma baru, dengan cara baru,” kata Presiden dalam Rapat Terbatas (melalui Video Conference) mengenai Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Istana Merdeka, Jakarta, (8/9/2020).
Presiden menegaskan, pertama, bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar. Yang kedua, keberhasilan untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi adalah jika berhasil menangani permasalahan kesehatan, bisa menangani permasalahan pandemi. Oleh karena itu, sekali lagi, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar.
“Dan pada kesempatan ini, saya minta kepada semua pihak, kepada penyelenggara pemilu: KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan dan penegak hukum, kepada seluruh aparat TNI dan Polri, seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan,” kata Presiden.
Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, Presiden juga minta agar kualitas demokrasi dijaga, ditingkatkan. Presiden ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi semakin dewasa, demokrasi semakin matang. Oleh sebab itu, Presiden minta kepada aparat birokrasi, TNI, dan Polri, tetap terus bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Kedua, juga tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah. Dan harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah. Dan juga harus mendorong masyarakat untuk mempelajari track record calon agar daerah memperoleh pemimpin yang baik, yang terbaik.
Yang ketiga, Presiden juga meminta kepada penyelenggara pilkada untuk bekerja keras menghasilkan proses pilkada yang berkualitas. Netralitas, profesionalitas, dan transparansi penyelenggara pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi, sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil pilkada yang dilakukan.
Terakhir, Presiden mengharapkan dukungan dari para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta para aktivis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya yang tadi saya sampaikan.(op-5)
