Oleh: John Thomas Edward Matulessy
Negara Indonesia saat ini sangat jelas sedang berada di bawah tekanan beban ekonomi yang sangat berat akibat adanya pandemi covid-19. Diakui atau tidak oleh pemerintah, perekonomian negara dan masyarakat sedang mengalami terpaan ombak dan badai yang dahsyat. Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak boleh dan tidak seharusnya mengambil pola kebijakan ekonomi yang tepat dan cocok dilaksanakan dalam situasi perekonomian yang normal-normal saja. Situasi saat ini adalah situasi yang tidak normal dan menuntut pola kebijakan dan penanganan yang juga di luar normal alias kreatif, inovatif dan extraordinary.
Beberapa persoalan fundamental ekonomi yang sangat mendesak dan harus segera diatasi pemerintah adalah: Pertama, Pertumbuhan ekonomi yang minus yang menyebabkan keuangan negara juga menjadi minus sehingga mengancam gagalnya berbagai proyek pemerintah serta ketidakmampuan negara untuk membayar hutang luar negeri yang jatuh tempo.
Kedua, Melemahnya daya beli masyarakat akibat proses produksi, distribusi dan konsumsi yang melambat. Ketiga, Angka PHK/pengangguran yang tinggi dan masih terus meningkat sehingga semakin mengurangi daya beli masyarakat serta dapat mengakibatkan melonjaknya kembali angka kriminalitas.
Keempat, Ketersediaan bahan pangan pokok yang semakin menyusut yang harus segera – tidak bisa tidak – ditanggulangi karena apabila gagal ditanggulangi maka akan menyebabkan terjadinya kelangkaan bahan pangan, yang berlanjut kepada lonjakan harga bahan pangan (hiperinflasi) dan berujung pada kerusuhan sosial yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kenegaraan.
Menilik dan menganalisa berbagai cara dan pendekatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, terkesan bahwa pemerintah masih berfokus kepada penerapan solusi yang kedepannya justru akan membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk.
Penerbitan SBN untuk mendapatkan kembali dana segar yang sekiranya bisa membantu mempertahankan denyut nadi perekonomian negara serta membantu dalam melunasi bunga utang luar negeri tidak bisa terus menerus dilakukan. Opsi lain yaitu dengan mencetak uang akan sangat beresiko menyebabkan terjadinya hiperinflasi yang juga berujung pada krisis moneter dan kerusuhan sosial.
Di sisi lain tanpa dana keuangan yang cukup maka tidak ada peluang sama sekali bagi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan untuk mempertahankan berbagai proyek dan proses produksi. Mudah ditebak bahwa yang akan menjadi pilihan solusi pemerintah adalah menjual saham beberapa perusahaan BUMN ke pasar global juga membuat deal-deal ekonomi khusus dengan pihak asing di antaranya adalah untuk memperoleh bantuan impor pangan dan obat-obatan.
Hal itu silakan saja ditempuh oleh pemerintah namun persoalan tingkat pengangguran yang tinggi dan melemahnya daya beli masyarakat yang disertai ancaman kelangkaan bahan pangan masih belum akan terjawab.
Demikian gambaran secara umum dari situasi ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini. Dengan demikian poin-poin penting yang harus dipikirkan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia adalah:
Pertama, Memenuhi kebutuhan finansial pemerintah dan masyarakat tanpa harus menambah beban hutang luar negeri serta tanpa harus mencetak uang rupiah untuk digunakan di dalam negeri yang beresiko menyebabkan terjadinya lonjakan harga barang.
Kedua, Meningkatkan daya beli masyarakat atau dengan kata lain “menurunkan harga barang-barang”.
Ketiga, Menggairahkan kembali proses produksi sehingga tenaga kerja pengangguran bisa kembali diserap. Keempat, Menjamin ketahanan pangan nasional tanpa harus bergantung kepada pasokan impor dari luar negeri dikarenakan negara yang selama ini memasok bahan pangan ke Indonesia juga sedang menghadapi resiko kelangkaan bahan pangan di negara mereka.
Berdasarkan poin-poin pertimbangan di atas maka solusi ekonomi yang bisa diambil oleh pemerintah antara lain sebagai berikut. Dimulai dari ketahanan pangan. Mengapa ketahanan pangan? Karena satu hari tidak makan akan membuat siapapun akan menjadi resah dan sulit untuk berpikir dengan jernih. Dan kalau kelaparan ini dialami secara massal maka keresahan ini akan menjadi keresahan sosial yang berujung kepada kerusuhan sosial. Mengingat situasi dan kondisi yang mendesak, pemerintah sejak sekarang harus tegas untuk mendorong masyarakat membangun ketahanan pangan lokal.
Ketahanan pangan lokal dapat dibangun dengan mendorong masyarakat untuk secara gotong-royong mulai dari tingkat RT/RW bercocok tanam bersama memanfaatkan lahan kosong ataupun media seperti hydrophonic atau aquaphonic. Kegiatan bercocok tanam ini harus di diversifikasi dimana ada tanaman yang bisa segera dipanen dalam hitungan beberapa minggu seperti sayuran, ada yang bisa dipanen dalam hitungan 2-3 bulan ke depan seperti umbi-umbian dan ada yang bisa dipanen dalam hitungan enam bulan ke depan.
Tujuannya adalah agar hasil panen tanaman pangan itu bisa berjalan terus berkelanjutan sepanjang tahun tidak putus-putus. Masyarakat juga harus diberikan penyadaran bahwa bila terjadi skenario terburuk dimana persediaan bahan pangan utama seperti beras telah menyusut sementara impor tidak dimungkinkan maka masyarakat harus bersedia menyesuaikan pola asupan pangan mereka hingga masa panen padi berikutnya tiba. Dengan demikian akan ada kesiapan mental dari masyarakat dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk tersebut.
Beban ketahanan pangan ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Di saat seperti ini, tangan pemerintah sangat pendek dan terbatas untuk mengurusi sekian ratus juta jiwa rakyat. Dengan adanya program produksi pangan lokal ini, maka diharapkan efek yang timbul kemudian adalah beban biaya hidup masyarakat untuk membeli bahan pangan bisa tertanggulangi.
Dengan demikian secara finansial, daya beli masyarakat akan terbantu untuk sektor-sektor yang lainnya. Di samping itu, wilayah yang nantinya memiliki kelebihan produksi pangan lokal akan bisa membantu wilayah lain yang kekurangan produksi pangan lokal mereka.
Langkah berikut yang dianjurkan untuk dilakukan pemerintah adalah menggairahkan kembali proses produksi sehingga pengangguran bisa terserap kembali ke dalam kegiatan produktif adalah dengan menghapuskan untuk sementara waktu (suspend) peraturan pemerintah tentang upah minimum regional.
Penghapusasn untuk sementara peraturan pemerintah tentang upah minimum regional, maka akan memungkinkan perusahaan untuk menghitung kembali (recalculation) dan menekan ongkos produksi yang harus mereka tanggung. Disamping itu perusahaan akan dimungkinkan untuk menyesuaikan tingkat upah (wage adjustment) yang sesuai dalam situasi ekonomi masyarakat yang kritis seperti saat ini. Tentu saja tingkat upah akan mengalami penurunan. Namun tingkat upah yang menurun secara nominal bukan berarti daya beli masyarakat juga akan ikut menurun.
Tujuan pertama adalah untuk mempertahankan agar sebanyak mungkin anggota masyarakat tetap memiliki penghasilan di tengah situasi sulit ini. Adalah lebih baik memiliki penghasilan walaupun sedikit daripada tidak memiliki penghasilan sama sekali. Langkah selanjutnya adalah dengan mengkondisikan agar daya beli masyarakat tetap tinggi walaupun tingkat upah masyarakat secara nominal mengalami penurunan. Bagaimana caranya? Ada dua cara yang bisa ditempuh.
Pertama, dengan penghapusan untuk sementara waktu tingkat upah minimum regional maka banyak SDM yang bisa diserap kembali oleh perusahaan. Otomatis ini akan menggairahkan kembali kegiatan produksi. Setelah ini berjalan maka produksi harus diarahkan untuk mencapai surplus. Surplus produksi barang akan menyebabkan harga barang turun ke tingkat yang sesuai dengan tingkat upah masyarakat yang secara nominal telah mengalami penurunan pula. Bila itu telah tercapai, maka kelebihan surplus bisa mulai segera diekspor ke negara lain yang membutuhkan. Hal ini akan membantu percepatan pemulihan ekonomi masyarakat maupun percepatan pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Kedua, pemerintah harus menahan diri dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan finansial negara dengan cara mencetak uang lebih banyak lagi. Pemerintah tidak boleh mencetak uang hingga pandemi covid-19 ini berakhir dan badai krisis ekonomi ini berlalu. Mengapa demikian? Karena apabila pemerintah mencetak uang maka dengan segera harga barang-barang akan melonjak dan daya beli masyarakat akan semakin terpuruk. Di samping itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan semakin melemah.
Padahal dalam situasi dimana tidak ada pemasukan bagi kas negara dari kegiatan ekspor-impor, maka kebijakan memperkuat nilai tukar rupiah adalah pilihan alternative yang dianjurkan untuk dilakukan oleh pemerintah. Nilai tukar rupiah yang menguat adalah sangat penting dan perlu untuk meringankan beban melunasi hutang-hutang luar negeri yang semakin menumpuk. Pemerintah silahkan saja menawarkan saham-saham milik perusahaan negara (BUMN) ke pihak asing tetapi dengan kepastian bahwa suatu saat pemerintah akan mampu membeli kembali saham-saham tersebut.
Hal lain yang mungkin bisa membantu adalah terkait masalah sering masuknya kapal-kapal penangkap ikan asing ke perairan laut Indonesia. Dalam situasi kritis seperti saat ini, pemerintah mungkin bisa mempertimbangkan untuk melegalkan kapal-kapal asing tersebut masuk. Namun kapal-kapal asing tersebut harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke pihak kementerian terkait, mereka harus meregistrasi baik kapal maupun awaknya, rencana jumlah tangkapan yang akan mereka lakukan.
Mereka kemudian harus membayar biaya registrasi, biaya perijinan dan melaporkan jumlah tangkapan mereka dan membayar sesuai perkiraan harga total hasil tangkapan mereka. Sebagian dari hasil tangkapan mereka bisa diwajibkan untuk dibagikan kepada nelayan setempat sehingga nelayan setempat boleh mendapatkan pembagian hasil dari situ pula. Artinya harus diupayakan bagi adanya mekanisme bagi hasil yang menguntungkan semua pihak, baik itu pihak asing, pemerintah maupun masyarakat kecil yang hidupnya bergantung dari hasil laut.
Untuk menjamin sustainabilitas (keberlanjutan) dari hasil ikan laut nasional ini maka pemerintah perlu juga melengkapi dengan penetapan wilayah-wilayah lumbung ikan nasional yang jelas serta pembatasan jumlah dan jenis ikan yang boleh ditangkap sehingga tidak terjadi kepunahan terhadap sumber daya alam hayati nasional dan ada pemasukan yang berkelanjutan juga bagi wilayah lumbung ikan tersebut nantinya.
Demikianlah dengan hanya beberapa usulan kebijakan maka pemerintah diharapkan akan dapat merespon dan menakhodai kapal besar Indonesia ini menerjang ombak resesi ekonomi global dan menempuh badai krisis ini dengan selamat. Dibutuhkan keberanian baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk berkorban dan juga ketegasan sikap dari pemerintah dalam menentukan prioritas, menyelamatkan rakyat dan oleh karenanya menyelamatkan perekonomian nasional ataukah memprioritaskan kepentingan-kepentingan kelompok semata. Pilihan ada di tangan pemerintah.
Penulis, John Thomas Edward Matulessy, BA, SIP, MA – lulus dari Monterey Institute of International Study telah berganti nama menjadi Middlebury Institute of International Study, Monterey, California pada tahun 2007. Saat ini mengajar mata kuliah Ekonomi-Politik dan Ekonomi-Politik Humanitarian di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
