Jakarta-Presiden Joko Widodo mengatakan, semua langkah pemerintah yang cepat dan tepat harus akuntabel. Presiden mengingatkan pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Angka ini, Rp677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar.
“Tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Saya mengajak Saudara-saudara sekalian untuk mengawal dan mengawasi dengan baik agar dana yang sangat besar itu dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan,” kata Presiden saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 (melalui video conference), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2020).
Acara ini dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. K.H. Ma’ruf Amin, Ketua BPK RI beserta seluruh jajaran,
para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) beserta seluruh jajarannya,
Ketua KPK beserta seluruh jajaran, Jaksa Agung dan para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kapolri beserta para Kapolda,
dan para Gubernur, Bupati, Wali Kota.
Menurut Presiden, aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Semua harus lebih proaktif, jangan menunggu terjadinya masalah, jangan menunggu sampai terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah, segera ingatkan, jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok, bangun sistem peringatan dini (early warning system), perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel.
Presiden mengatakan, saat ini dunia menghadapi kondisi yang luar biasa sulitnya. 215 negara menghadapi darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman COVID-19. Semua negara berjuang untuk menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahsyat. Demand terganggu, supply terganggu, produksi juga bermasalah.
“Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi. Sekali lagi, situasi seperti ini yang tengah dihadapi semua negara, termasuk negara kita, Indonesia. Semua itu membutuhkan respons pemerintah yang cepat dan juga tepat,” jelas Presiden.
Di bidang kesehatan, katanya, harus mengendalikan COVID-19 agar tidak menyebar lebih luas. Yang sehat jangan tertular dan yang sakit dirawat sampai sembuh. Di bidang sosial-ekonomi, juga harus menjamin warga yang kurang mampu, warga yang terdampak COVID-19, untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. “Kita juga harus memastikan sektor informal, sektor UMKM terus harus mampu bertahan dan para pelaku usaha bisa tetap bergerak dan PHK massal harus kita hindari,” katanya.
Presiden menegaskan, pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. “Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan Bapak-Ibu, digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga,” tegas Presiden.
Menurut Presiden, para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK, penyidik, pegawai negeri sipil adalah bertugas menegakkan hukum. Tetapi juga diingatkan, jangan menggigit orang yang tidak salah, jangan menggigit yang tidak ada mens rea, juga jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. BPKP, inspektorat, dan juga LKPP adalah aparat internal pemerintah, harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola.
Selain itu, kata Presiden, kerja sama, sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal BPK harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antaraparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK juga harus terus kita lanjutkan.
“Dengan sinergi dan sekaligus checks and balances antarlembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik, menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat, dan bangkit melangkah maju mengawal agenda-agenda besar penting untuk bangsa, menuju ke sebuah Indonesia maju,” kata Presiden.(op-5)
