Jakarta-Presiden Joko Widodo meminta agar fasilitas kesehatan di tingkat pertama yaitu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) harus diperkuat. Indonesia memiliki 10.134 puskesmas di seluruh tanah air dan 4.000 diantaranya adalah puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Selain itu, juga ada 4.883 dokter praktik keluarga ditambah dengan klinik-klinik pratama yang selama ini melayani JKN.
“Ini betul-betul perlu diefektifkan, sehingga puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sampel, dalam pelacakan, dan dalam penelusuran kasus COVID-19 yang ada di lingkungan wilayah itu, juga menjadi simpul pemantauan ODP maupun OTG,” kata Presiden Joko Widodo dalam pengantar Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5/2020).
Selain itu, Presiden menegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB, belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. “Yang sedang kita siapkan, ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan. Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan,” jelasnya.
Menurut Presiden, mulai minggu ini dan dua minggu ke depan, pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Oleh sebab itu, Presiden minta kepada Pak Kapolri dan juga dibantu oleh Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan. Dan perlu diingat juga bahwa yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya. Karena transportasi, sekali lagi, transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan, laporan yang diterima dari para Gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak menerapkan PSBB, memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran COVID-19 ini adalah unit masyarakat yang paling bawah. “Saya minta kepada Menteri yang terkait dengan ini, saya minta seluruh Kepala Daerah untuk memperkuat Gugus Tugas di tingkat RT, RW, atau desa atau misalnya di Bali ada desa adat. Ini penting sekali, ini kunci. Kuncinya ada di sini, Gugus Tugas tingkat RT, RW, atau desa atau desa adat,” katanya.
Mengenai penyaluran Bansos Tunai, Paket Sembako, BLT Desa sekali lagi saya minta prosesnya dipercepat, prosesnya disederhanakan. Laporan terakhir yang diterima, BLT Desa baru kurang lebih 15 persen, kemudian Bansos Tunai baru kurang lebih 25 persen. Tetapi Presiden mendapatkan informasi dari Menteri Desa maupun Menteri Sosial bahwa minggu ini akan selesai semuanya. Oleh sebab itu, kalau masih ada masalah pada data yang belum sinkron antara DTKS dan non-DTKS segera diselesaikan. Beri fleksibilitas pada daerah, terutama pemerintah desa, untuk mengambil kebijakan operasionalnya di lapangan sehingga akan memudahkan tetapi tentu saja tetap akuntabilitas harus dijaga.
Selain itu, Presiden minta pengawasan protokol kesehatan di klaster industri ditingkatkan lagi. Ini klaster industri perlu dilihat karena ini ada 1-2 yang mulai masuk ke sana.(op-3)
